Telp. 072541163

Anggota Komisi II Zainun Ahmadi menyatakanRancangan Undang-undang (RUU) Pertanahanharus bisa menjadi solusi untuk menyelesaikanberbagai konflik pertanahan atau konflik agraria.

Menurut Zainul, RUU Pertanahan harus secarategas memuat tiga hal pokok, yakni kepastianhak atas tanah, perencanaan penggunaantanah, serta pengakuan dan penghormatannegara atas hukum adat terkait dengan penguasaan dan kepemilikan tanah ulayat atauadat, maupun tanah yang menjadi waris turun temurun secara adat.

"RUU Pertanahan ini kelak harus menjadi solusi atas konflik agrarian atau konflikpertanahan yang selama ini terjadi sekaligus mengeliminir potensi konflik pertanahandi kemudian hari,” ujar Zainun pada Forum Legislasi di Pressroom, Gedung NusantaraIII, Selasa (30/4)

Namun, ia juga mengusulkan agar dibentuk Kementerian atau Komisi yang secarakhusus menangani penyelesaian konflik pertanahan atau agraria. Ia menilai, selamaini konflik pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) banyak yang belumterselesaikan dan malah menambah konflik baru.

“Saya pesimis RUU Pertanahan ini akan selesai dan mampu menyelesaikan seluruhkonflik pertanahan, karena terkait UU sektoral lainnya. Seperti kehutanan, perkebunan,tambang, sumber daya alam. Untuk itu diperlukan kementerian agraria dan atau komisikhusus yang memiliki otoritas kewenangan tanah, tanpa harus ke pengadilan. Tapisekarang kita fokuskan dulu di tanah untuk ke depan lebih ada penyempurnaan lagi,"tandas Zainun.

Anggota Panja RUU Pertanahan inimencontohkan, konflik tanah yang menumpuk diBPN, meski Kepala BPN telah mendapat instruksi resmi dari Presiden SusiloBambang Yudhoyono untuk pendistribusian tanah dan menyelesaikan konflik tanahdengan membentuk tim sebelas, namun konflik terus bertambah dan takterselesaikan.

Zainun menambahkan, pemerintah sudah membahas RUU Pertanahan sejak tahun2000. Namun tak pernah diserahkan ke DPR. Sehingga DPR mengambil inisiatifmembuat RUU Pertanahan. Namun, proses lama tersebut belum dapat memberikanjaminan untuk penyelesaian masalah pertanahan, walaupun RUU itu dinilai lebihkompleks dan melibatkan lintas komisi.

“Saat ini Komisi II lebih mengutamakan pembahasan RUU Pertanahan, karenamerupakan salah satu bidang tugasnya. Sedangkan untuk membuat RUU PokokAgraria harus melibatkan lintas komisi, seperti Komisi IV karena terkait kehutanan, atauKomisi I karena banyak lahan juga yang bermasalah dengan TNI,” ujar Zainun. (sf)foto:wahyu/parle

Sumber : http://www.dpr.go.id/id/berita/lain-lain/2013/mei/01/5746/ruu-pertanahan-harus-mampu-menjadi-solusi-konflik-tanah

Masukkan Komentar
6Nupd
Total Komentar (0)
Ingin melihat semua berita dari DPRD Kota Metro?