akhirnya kpu minta maaf

Diposting oleh Bag Humas DPRD Metro, Tgl 23-05-2013 & wkt 04:29:35 & dibaca Sebanyak 834 Kali         
BANDARLAMPUNG – Perseteruan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memasuki babak baru. Ketegangan dua lembaga tersebut mencair menyusul pertemuan lanjutan tiga komisioner KPU Lampung dengan Gubernur Sjachroedin Z.P. pukul 14.30 WIB kemarin (20/5).

Ketiganya yakni Ketua KPU Nanang Trenggono serta anggota Handi Mulyaningsih dan Edwin Hanibal. Pertemuan khusus dua lembaga itu hanya berlangsung sekitar 45 menit.

Pertemuan tersebut tertutup bagi media. Gubernur Sjachroedin Z.P. dalam pertemuan hanya didampingi segelintir pejabat pemprov. Di antaranya Sekretaris Provinsi Berlian Tihang dan Asisten Bidang Umum Adeham.

Namun dalam audiensi yang tak terjadwal itu, komisioner KPU Lampung berinisiatif meminta maaf kepada gubernur. Berlian menjelaskan, pokok permohonan maaf KPU itu adalah karena selama ini dirasa ada ketidaksinkronan dan ketidakselarasan antara KPU dan pemprov soal pilgub.

’’Tadi, juru bicara KPU yang meminta maaf ada Edwin Hanibal. Salaman biasa,” kata Berlian dalam keterangannya kepada para wartawan usai pertemuan.

Gubernur, lanjut dia, merespons positif inisiatif dari para anggota KPU Lampung tersebut. Menurut Berlian, Gubernur Sjachroedin Z.P. sendiri berpesan agar anggota KPU ke depan dapat bekerja sebaik mungkin. Ia juga meminta anggota KPU netral dan profesional. ’’Karena hasil kerja anggota KPU akan menentukan nasib masyarakat Lampung ke depan,” tukasnya.

Mantan birokrat Pemkab Lampung Utara ini juga menyatakan, persoalan anggaran juga dibahas meski tak spesifik. Menurut Berlian, pemprov intinya tetap mengusahakan Pilgub Lampung masuk dalam APBD perubahan 2013.

Meski demikian, pemprov masih menghitung-hitung kebutuhan anggaran pilgub. ’’Kemudian berapa dana yang ada di pemprov harus disesuaikan,” kata dia.

Opsi yang ditawarkan pemprov, apabila ternyata anggaran pilgub tak mencukupi di APBDP 2013, akan kembali dianggarkan pada APBD 2014. Meski demikian, lanjut Berlian, opsi pilgub pada 2013 juga tetap dipikirkan pemprov.     ’’Tetapi, ini belum putus. Karena perhitungan dari Dispenda Lampung juga kan masih belum masuk,” ujarnya.

Terpisah, Nanang Trenggono mengaku audiensi dengan pemprov berjalan lancar. Menurut dia, audiensi tersebut meski masih belum mencapai kata sepakat soal penganggaran pilgub, setidaknya sudah menjadi pembuka sekat.

’’Intinya, tak ada masalah lagi antara KPU dan gubernur. Yang kedua, proses anggaran dirundingkan lagi. Tahapan nanti dibicarakan dengan Pak Gubernur lagi,” kata dia.

Nanang menyatakan, pertemuan lanjutan dengan pemprov akan digelar dalam waktu dekat untuk membahas anggaran. Meski masih belum mendapat anggaran, dia tetap optimistis pilgub masih bisa digelar 2 Oktober 2013 sesuai tahapan KPU. ’’Tetapi nanti kita rapat pleno dahulu menyikapi hasil pertemuan ini. Namun intinya, antara gubernur dan KPU tak ada masalah,” tegas dia.

Dilanjutkan Nanang, tahapan pilgub yang telah ditetapkan KPU Lampung tetap berjalan. Pasalnya, saat ini tahapan memang masih belum membutuhkan anggaran. Dia juga mengklaim Gubernur Sjachroedin Z.P. tak mempersoalkan apakah Pilgub Lampung digelar sebelum 2014. ’’Pak Gubernur nggak ada persoalan sebelum 2014,” katanya.

    Di bagian lain, sejumlah bakal calon gubernur (balongub) dan partai politik (parpol) mendukung penganggaran untuk Pilgub Lampung 2013. Dukungan ini disampaikan langsung ketika sosialisasi pencalonan gubernur dan wakil gubernur 2013 di aula KPU Lampung kemarin.

    Balongub Herman H.N. mengatakan, tak masalah tahapan pilgub tetap dijalankan meski saat ini belum ada kepastian anggaran dari Pemprov Lampung. Pembayaran honorarium, kelompok kerja, dan uang lembur penyelenggara pilgub bisa dirapel dan tak harus dicairkan saat ini.

    ’’Jika hal-hal mendahului APBDP, yang punya kewenangan DPRD dan eksekutif. Jadwal demokrasi bisa tetap berjalan. Ya jalan terus tahapan kpu. Jangan sampai tertunda lagi,” kata Herman ketika memberikan dukungan kepada KPU dalam sosialisasi tersebut.

    Mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung ini menjelaskan, hal itu juga dibenarkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai wali kota Bandarlampung, Herman pun pernah mencairkan anggaran pendahuluan sebelum pengesahan APBD.

’’Dulu waktu itu banjir butuh sekitar Rp15 miliar dan nggak ada dana. Tetapi, saya bisa gunakan itu. Saya tanya dahulu dan memang bisa. Jangan mengandalkan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) APBD. Kalau APBD tidak ada sisa, juga tak bisa,” terang Herman.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD I Partai Golkar Lampung Riza Mirhadi juga mendukung penganggaran Pilgub 2013. ’’Ini tinggal menunggu kemauan politik eksekutif dalam menyediakan anggaran. Kami menunggu usulan eksekutif,” kata anggota DPRD Lampung ini.

Sementara, KPU Lampung membutuhkan dana Rp144.132.673.709 untuk menyelenggarakan pilgub satu putaran dari April sampai November 2013. Anggaran tersebut untuk honorarium, kelompok kerja, dan uang lembur penyelenggara pilgub sebesar Rp86.553.840.000.

Kemudian anggaran untuk logistik Rp24.502.898.709, sosialisasi Rp6.790.370.000, pencalonan Rp4.687.075.000, serta alat tulis kantor, rapat koordinasi, dan perjalanan dinas Rp21.598.490.000 (selengkapnya lihat grafis, Red).

Di bagian lain, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan akan mengumumkan penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur hari ini hingga besok (21-23/5). Yaitu dengan menempelkan pengumuman di kantor KPU Lampung dan website www.kpud-lampungprov.go.id.

Kemudian, penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada 24-29 Mei 2013 dari pukul 08.00 sampai 16.00 dengan catatan libur di 25 Mei di kantor KPU Lampung. Sedangkan pendaftaran bakal calon dari parpol atau gabungan parpol dan perseorangan dilaksanakan 22-28 Juni 2013.

’’Persyaratan dan format dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesuai lampiran PKPU 9/2012,” kata Nanang dalam rilisnya kemarin.

Lalu dalam penyelenggaraan pilgub, telah terbentuk kelompok kerja (pokja) dengan penanggung jawab masing-masing. Yaitu pokja perangkat penyelenggara dan pokja logistik adalah Sholihin. Lalu pokja hukum, sengketa pemilukada, kampanye, dan audit dana kampanye Edwin Hanibal.

Selanjutnya pokja pencalonan dan sosialisasi Handi Mulyaningsih; pokja pemutakhiran data dan pemungutan penghitungan suara Firman Seponada; serta pokja evaluasi dan pelaporan Nanang Trenggono. (wdi/dna/p3/c1/ary)

sumber: www.radarlampung.co.id




9dlHB


Halaman :

<-- Kembali


Design & Programming by CV.FR-SYSTEM
FRWEBHOST - www.frwebhost.com - Penjualan Domain Dan Hosting Terbaik di Lampung